PDI Perjuangan berencana mengumpulkan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mendapatkan pengarahan antikorupsi. Hal tersebut dilakukan guna mencegah tindak pidana korupsi yang cenderung marak dilakukan oleh kepala daerah.
"Januari nanti kami kumpulkan kepala daerah, bupati, gubernur seluruh kota, memberikan masukan kepada kepala daerah PDI-P, seperti apa yang harus dilakukan agar tidak terjebak (korupsi)," kata Ketua DPP Bidang Hukum PDI-P Trimedya Pandaitan, Minggu (18/12/2011) di Jakarta.
Trimedya mengatakan, saat ini ada 80-an kader PDI-P yang menjadi pejabat daerah. Dalam pembekalan materi antikorupsi tersebut, para kader PDI-P tersebut akan diberi pengarahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Trimedya akan mengusahakan agar pimpinan KPK langsung berpartisipasi dalam pembekalan itu. "Karena mereka (pimpinan KPK) juga berkepentingan menciptakan parpol yang bersih, kader yang bersih," ujarnya.
Selain KPK, PDI-P berencana melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga tersebut diharapkan dapat memberi pengarahan kepada para kepala daerah soal bagaimana mengelola keuangan negara yang benar. "Ada juga kawan-kawan ini, dia jadi kepala daerah atau wakil, dia belum tahu cara pengelolaan keuangan negara, mana yang boleh, mana yang tidak. Orang minta uang, dikasih saja," kata Trimedya.
Trimedya menambahkan, sistem politik pemilihan langsung kepala daerah menjadi salah satu kontributor suburnya praktik korupsi. Hal ini disebabkan ongkos kampanye untuk memenangkan pemilihan kepala daerah cenderung besar.
"Caleg-caleg (calon legislatif) sekarang itu kira-kira Rp 2 miliar keluar (untuk kampanye). Di Toba Samorsi, bupati itu Rp 20 miliar, pemilihnya hanya 120.000 orang. Kita tahu gaji bupati itu berapa? Pasti yang dilakukan (untuk menutup biaya kampanye) pengadaan barang dan jasa. Saya kira Pilpres juga sama seperti itu," kata anggota Komisi III DPR tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar