Harga Premium-Pertamax Semakin Menjauh, Pemerintah Lirik Lagi Opsi Pembatasan

Jakarta - Melihat besarnya tingkat migrasi pengguna Pertamax ke Premium akibat disparitas harga yang cukup jauh antara harga Pertamax dengan Premium, rupanya Pemerintah tetap punya peluang untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha menyatakan dalam APBN-P 2012 menyatakan perubahan dalam APBN-P 2012, aturan terkait BBM hanya aturan mekanisme kenaikan harga BBM dan waktu pengendalian penggunaan BBM bersubsidi yang tadinya ditetapkan akan dilakukan pada tanggal 1 April 2012 lalu.

"Dulu itu kan diputuskan harus 1 April, kalau sekarang tidak, tapi dilakukan secara bertahap," ujarnya kepada detikFinance, Jumat (6/4/2012).

Satya menyatakan pengendalian BBM ini terdapat dalam pasal 7 ayat 4. Dalam ayat tersebut disebutkan "Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (LPG) tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap".

Sementara dalam penjelasan ayat tersebut, disebutkan "Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, melakukan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakan nabati, melakukan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi, dan menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg".

Dengan adanya kekuatan hukum tersebut dan realitas migrasi pengguna Pertamax ke Premium saat ini, Pemerintah dapat segera melakukan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut.

"Jadi ini dilakukan secara bertahap bukan lagi 1 April. Bagaimana caranya, apakah mau untuk plat kuning saja, atau apa, itu terserah pemerintah. Tapi kan karena kondisi harga minyak tinggi dan pemerintah belum melakukan pengendalian ini, makanya kemarin diberikan kewenangan penyesuaian harga melalui pasal 7 ayat 6a, kalau menunggu roadmap terlebih dulu maka akan bobol anggaran," pungkasnya.

(nia/ang)

Suara Gemuruh dan Getaran di Situbondo Gempa Berkekuatan 2,7 SR

Situbondo -

Suara gemuruh dan getaran yang terjadi di beberapa wilayah Situbondo dipastikan terjadinya gempa berkekuatan 2,7 skala richter (SR). Pusat gempa berada di kedalaman 10 KM, tepatnya 22 KM barat laut Situbondo.

Hal itu disampaikan Sekretaris BPBD Situbondo Yahya Maziun, Jumat (6/4/2012) malam. Lebih jauh Yahya mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BMKG Tretes untuk mengetahui pusat getaran yang dirasakan warga Situbondo, sekitar pukul 17:25:44 WIB tadi sore.

"Terkait adanya gempa itu, kita sudah menerima laporan dari Bapak Djati Cipto Kuncoro, selaku Kepala Kelompok Data dan Analisa BMKB Tretes," kata Yahya Maziun kepada detiksurabaya.com.

Lebih jauh, Yahya menjelaskan, alat BMKG Tretes mencatat record gempa yang terjadi tadi sore di Situbondo sebagai berikut; epicentre 7.72 LS - 113.97 BT dengan kekuatan 2.7 SR. Gempa berpusat di kedalaman 10 KM tepatnya 22 KM Barat Laut Situbondo.

"Intensitasnya III-IV MMI atau ringan," papar Yahya.

Menurut Yahya, gempa yang terjadi tadi sore di Situbondo tidak sampai menimbulkan kerusakan. Sebab, kemungkinan kerusakan baru timbul pada gempa dengan kekuatan 6 SR. Bahkan, kekuatan gempa 6 SR juga bisa menimbulkan tsunami jika terjadi patahan vertikal.

"Untuk gempa susulan kemungkinan besar tidak ada," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ketenangan warga Situbondo mendadak berubah panik setelah mendengar suara gemuruh dan terjadi getaran. Getaran berlangsung sekitar 2 detik itu terjadi sore tadi, membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah.

Warga juga sempat ketakutan setelah melihat benda-benda ikut tergerak. Seperti kopi dalam gelas yang terjatuh, hingga genting rumah warga yang berjatuhan. Tak hanya di perkampungan, di kawasan Kota Situbondo maupun Kecamatan Panji, di pusat perbelanjaan Karunia Darma Sentosa (KDS) Jalan A Yani Situbondo, juga membuat pengunjung berlarian keluar gedung. (fat/fat)

Tabrakan Maut di Tol TMII Disebabkan karena Sopir Truk Mengantuk

Jakarta Tabrakan beruntun di Tol Jorr KM 03.000 disebabkan karena sopir truk tronton mengantuk. Sopir bernama Aji Solihin (24) sudah mengoperasikan truknya dalam keadaan lelah dan kurang berisitirahat.

"Hasil interogasi, dia mengantuk karena 2 hari belum tidur tetapi tetap narik terus," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (6/4/2012).

Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 02.00 WIB dinihari tadi. Tiga truk yang terlibat kecelakaan ini, yakni sebuah truk tronton bernopol B 9298 JK dan B 9007 VW, satu truk lainnya belum diketahui nopolnya.

Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Lima pekerja tol tewas di tempat setelah tertabrak truk tersebut. Aji kemudian melarikan diri lantaran panik setelah melihat korbannya banyak. Ia kemudian ditangkap di KBN Marunda, Jakarta Utara pada sore hari.

Berikut nama kelima korban tewas yang kebanyakan merupakan warga Indramayu:

1. Muhammad Ekhsan (45) asal dari Boyolali, Jawa tengah
2. Dwi Margono (17), asal dari Indramayu.
3. Ruspono Buyung (35), dari Indramayu
4. Ahmad Jemu
5. Yudi dari Indramayu.

(mei/fjp)

Pembahasan BBM Semalam Terlalu Banyak Kepentingan 2014

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pembahasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam rapat paripurna semalam mengacu pada peristiwa politik, bukan ekonomi.

Pasalnya, banyak kepentingan yang mengacu pada pemilihan umum (Pemilu) yang akan datang di tahun 2014 nanti. Padahal, agenda yang dibahas adalah menyangkut kepentingan ekonomi.

"Tadi malam peristiwa politik, Senayan itu proses politik. Yang dibahas adalah sebuah draft yang diajukan pemerintah menyangkut kehidupan ekonomi 2012. Akan tetapi pendekatan politiknya mengacu pada kegiatan politik 2014, sebenarnya itu yg terjadi," kata Hatta.

Hatta menyampaikan itu dalam pidatonya di dalam acara Rakornas Badan Organisasi Otonom dan Hubungan Antar Lembaga PAN di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Hatta menambahkan, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menaikkan harga BBM subsidi setelah adanya pasal baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2012.

BBM premium belum tentu naik tahun ini atau bahkan bulan depan. Semua harus sesuai perhitungan dalam pasal Pasal 7 Ayat 6a.

Klausul tambahan dalam APBNP 2012 memberian peluang pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau turun rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan terakhir.

(ang/ang)

SBY Telepon Hatta, Sampaikan Salam Atas Dukungan PAN Soal BBM

Jakarta Presiden SBY mengapresiasi dukungan PAN yang seiring sejalan dengan Partai Demokrat dalam kebijakan terkait BBM. Secara khusus, SBY yang juga Ketua Dewan Pembina (PD) menelepon Hatta Rajasa yang juga Ketum PAN.

"Saya tadi ditelepon Presiden, Beliau menyampaikan tolong sampaikan salam ke PAN atas kebersamaannya dari tadi malam sampai hari ini," jelas Hatta usai acara Rakornas Badan Organisasi Otonom dan Hubungan Antar Lembaga PAN di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Hatta menyampaikan, peristiwa politik yang terjadi memang cukup menegangkan. Lobi-lobi yang dilakukan di DPR pada akhirnya memutuskan bahwa BBM tidak naik pada 1 April, tetapi apabila ada pasal baru di APBN-P pasal 7 ayat 6 A, di mana pemerintah bisa menaikkan harga BBM bila minyak melewati batasan yang ditetapkan.

"Tadi malam peristiwa politik, Senayan itu proses politik. Yang dibahas adalah sebuah draf yang diajukan pemerintah menyangkut kehidupan ekonomi 2012. Akan tetapi pendekatan politiknya mengacu pada kegiatan politik 2014-an sebenarnya itu yang terjadi," jelas Hatta.

PAN tergabung dalam koalisi bersama pemerintahan SBY-Boediono. Hatta menegaskan, apa pun keputusan yang diambil merupakan sebuah proses demokrasi.

"Seruwet apa pun persoalan kenegaraan selalu ada ruang untuk menyelesaikan dalam bingkai konstitusional, apa makna keputusan tadi malam itu? Apa pula perbedaan dengan keputusan sebelumnya," jelasnya.

(ndr/aan)

Politik · Hukum · Peristiwa · Kriminal · Opini Anda · Info Anda · Forum · Foto · TV detikNews Berita PKS Membelot, Golkar Ambil Untung 'Jatah' BLSM

Jakarta Meski menolak kenaikan, Fraksi Partai Golkar di DPR akhirnya menyetujui memberi keleluasan bagi pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dukungan Golkar ini diduga terkait dengan pengamanan 'jatah' kompensasi kenaikan harga melalui skema bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Golkar sudah berhitung skenario kenaikan. oleh karena itu, angka Rp 17 triliun untuk BLSM dan dana kompensasi lain seperti pembangunan infrastruktur desa tentu akan menjadi area bagi-bagi kavling," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).

Dengan tawaran mendukung opsi dua, menambah pasal 7 ayat 6 A Undang-Undang APBN Perubahan 2012, Golkar ingin memastikan mendapat keuntungan dengan kompensasi BBM melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) yang dipimpin petinggi Golkar, Agung Laksono.

Gun-Gun menjelaskan kepentingan Golkar terkait skema kompensasi berbentuk bantuan langsung ini terkait dengan pencitraan untuk menghadapi Pemilu 2014. "Golkar punya kepentingan dalam penyalurannya tidak dimonopoli oleh Demokrat atau PKS misalnya, karena tentu akan mengganggu suara pemilih Golkar di Pemilu 2014," sebutnya

Keuntungan ini diambil Golkar karena PKS dalam paripurna tadi malam memutuskan sikap berbeda dari parpol koalisi. PKS menolak kenaikan harga BBM dengan mempertahankan Pasal 7 ayat 6 yang melarang kenaikan harga eceran BBM bersubsidi.

"Bahkan sangat mungkin, ke depan akan ada konstelasi diserahkannya menteri-menteri dari PKS ke partai kuning sebagai kompensasi dukungan Golkar di voting dan pelolosan rencana kenaikan harga," terangnya.

Permainan politik Golkar dalam paripurna di DPR, sebut Gun-Gun menunjukan andalnya politikus Golkar memainkan forum lobi sebelum ketuk palu pengesahan RUU APBNP 2012.

"Golkar memainkan strategi ganda, di satu sisi beretorika pro rakyat dengan tidak setuju kenaikan BBM, di sisi lain mendorong strategi akal-akalan Pasal 7 Ayat 6 A yang membuka peluang kenaikan harga BBM," tuturnya.

(fdn/ndr)

Pernyataan SBY Tentang Tidak Ada Lagi Pelanggaran HAM Dipertanyakan

Jakarta - Dalam berbagai kesempatan SBY selalu menyampaikan tidak ada pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya. Namun, pernyataan ini dipertanyakan. Karena dalam prakteknya di lapangan sebenarnya masih terjadi banyak pelanggaran HAM.

"Memang dalam UU no 26 Tahun 2006, pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Tetapi pelanggaran HAM kan sebenarnya bukan hanya itu," terang Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG),Rafendi Djamin dalam Konpers Catatan Setahun Politik Luar Negeri HAM Pemerintah Indonesia 2011 serta Tantangan di 2012 di Gedung Jiwasraya, Jalan RP Soeroso No 41, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2012).

Menurutnya, pelanggaran HAM itu tidak hanya pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Pemerkosaan dan penyiksaan dinilai harus juga dimasukkan dalam konteks pelanggaran HAM.

"Kejadian meninggalnya tahanan di Polsek Sijunjung juga seharusnya menjadi perhatian. Ini adalah bentuk penyiksaan hingga menyebabkan kematian dan layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," ujarnya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Program Manager HRWG Akbar Tanjung, menyatakan pembiaran terjadinya penyerangan terhadap orang dengan keyakinan tertentu juga termasuk pelanggaran HAM. Hal ini juga menjadi bahan oleh Pelapor Khusus yang dilaporkan ke Dewan HAM PBB.

"Pelapor Khusus PBB sudah kasih complaint ke Pemerintah Indonesia mengenai masalah ini. Sanksi memang tidak bisa diberikan tapi ini saja sudah membuat kita malu," imbuhnya.

(ndr/van)

BK DPR: Penonaktifan Angelina Sondakh Tunggu Status Terdakwa

Jakarta - Anggota DPR RI dari FPD Angelina Sondakh ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet. Badan Kehormatan (BK) DPR akan merekomendasikan penonaktifan Angie dari DPR setelah statusnya ditingkatkan menjadi terdakwa.

"Itu kan suatu proses penyidikan yang dilakukan KPK dengan mencekal Wayan Koster dan menetapkan Angelina Sondakh menjadi tersangka. Bagi BK, kalau nanti yang bersangkutan menjadi terdakwa maka BK akan memberhentikan sementara dari anggota DPR," kata Wakil Ketua BK DPR, Siswono Yudhohusodo, kepada detikcom, Sabtu (4/2/2012).

BK DPR akan terus memantau proses hukum kedua anggota DPR ini di KPK. Angie akan diberhentikan permanen dari keanggotaan DPR setelah divonis bersalah melakukan tindakan korupsi oleh pengadilan Tipikor.

"Kalau pengadilan Tipikor menyatakan Angelina Sondakh bersalah melakukan tindak pidana korupsi ya diberhentikan tetap. Kalau tidak terbukti bersalah yang bersangkutan direhabilitir," jelas Siswono.

Angie ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat 3 Februari 2012. Ia dicekal ke luar negeri selama 1 tahun.

(van/aan)

Miliki KTP & KK Batam Palsu, Warga Malaysia Ditangkap

Batam - Seorang warga Malaysia ditangkap petugas Imigrasi saat akan mengurus paspor. Belakangan diketahui, warga Malaysia ini memiliki KTP dan KK yang dikeluarkan Pemkot Batam.

"Awalnya kita mencurigai seseorang yang tengah mengurus memperpanjang paspor. Kita ketahui ternyata warga negara Malaysia, namun dia memiliki KTP, Kartau Keluarga dan akte kelahiran di negara kita. Sekarang sudah kita lakukan penahanan," kata Kasi Dakim Imigrasi Batam, Gindo Ginting, kepada wartawan, Sabtu (4/02/2012).

Dari hasil pemeriksaan petugas Imigrasi Batam, diketahui pria itu bernama Azmin Heli lahir di Kuala Lumpur 27 Maret 1975. Alamat Jalan 4H Ampang Selangor 68000 Malaysia. WNA ini ternyata salah seorang anggota Oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia.

Gindo Ginting menjelaskan, Azmin Helmi, tertangkap Jumat (3/2/2012) oleh petugas Imigrasi kelas I Batam saat akan melakukan pengurusan paspor. Dari tangan tersangka ditemukan identitas palsu berupa KTP, KK, yang dikeluarkan oleh Disduk Pemkot Batam yang ditandatangan oleh Kadisduk Sadri Khairuddin.

"Selain itu juga ditemukan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Karimun," kata Gindo.

Gindo menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, Azmin warga Malaysia ini masuk ke Indonesia, melalui pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri pada 15 februari 2009 lalu dan memiliki paspor Malaysia.

"Waktu itu dia mengaku diberi izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) selama 30 hari," kata Gindo.

Setelah masuk wilayah Indonesia, kata Gindo, Azmin mengaku selanjutnya melakukan perjalanan ke Pekanbaru, Jakarta dan menetap di daerah Cengkareng, Cingkawang, dan Pondok Kelapa.

"Sebelum izinnya habis, Azmin sempat melanjutkan perjalanan ke Timor Leste melalui perbatasan Atambua. Dari sana kembali ke Indonesia dengan paspor Malaysia. Selama itu juga sempat mengunjungi beberapa daerah di pulau Jawa dan terakhir menetap lebih lama di daerah Jakarta sampai izin tinggalnya habis," kata Gindo.

Dari keterangan Azmin keptugas, selama di Jakarta selalu dibiayai keluarganya dari Malaysia dan Partai Keadilan Rakyat (PKR). Selama di Jakarta, ia melakukan beberapa penelitian termasuk sejarah tokoh yang berkaitan sosial budaya publik di Indonesia, dan juga melakukan penelitian dan fotografi.

"Saya memilih menetap di Indonesia walaupun izin tinggal telah berakhir karena di Malaysia oleh pihak keluarga dan pimpinan anggota Partai Malaysia menyarankan agar saya berubah dulu di Indonesia. Keselamatan saya tidak lagi terjamin di Malaysia ini terkait dengan ancaman terhadap saya oleh pemerintah Malaysia yang mungkin atau menjadikan saya sebagai tumbal dan alat politik dari pihak yang berkuasa di Malaysia," kata Azmin kepada petugas Imigrasi Batam.

Pihak Hotel Garden Palace Bicara Soal Penangkapan Pilot SS

Surabaya - Manajemen Hotel Garden Palace Surabaya, membenarkan adanya penggerebekan pelaku narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Penangkapan dilakukan BNN terhadap seorang tamu di kamar 2109.

"Ya BNN memang tadi pagi ke sini pada pagi hari," kata Legal Officer Hotel Garden Palace, Hery Siswanto kepada wartawan di Hotel Garden Palace, Sabtu (4/2/2012).

Beberapa petugas dari BNN dan gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur serta Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Jatim, mendatangi kamar 2109.

"Menunjukkan surat tugas juga menunjukkan identitasnya," tuturnya.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang maksud dari penggerebekan itu, Hery mengaku tidak tahu.
"Kemungkinan adanya suatu narkoba. Yang jelas, ada tamu digeledah kamarnya oleh BNN di kamar 2109," jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, SS (44) pilot maskapai penerbangan Lion Air, asal BSD, Serpong, Tangerang, diciduk gabungan petugas dari BNN, BNNP Jatim, Ditreskoba Polda Jatim, sekitar pukul 03.30 Wib. Saat ditangkap, ditemukan barang bukti diantaranya, SS
seberat 0,4 gram yang sudah dimasukkan dalam pipet dan siap dikonsumsi.

SS rencananya akan menerbangkan pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Makassar pada pagi ini sekitar pukul 06.00 WIB. Namun, sebelum menerbangkan pesawat, petugas yang mendapatkan informasi, langsung menangkapnya. Setelah tertangkap, SS dijebloskan di sel BNN.

Kemenhub Duga Masih Ada Pilot Lain yang Pakai Narkoba

Jakarta - Insiden tertangkapnya pilot Lion Air berinisial SS yang memakai narkoba cukup mengkhawatirkan. Bagaimana bila sang pilot itu dalam kondisi teler menerbangkan pesawat. Nyawa penumpang terancam. Pihak Kemenhub mensinyalir, masih ada pilot lainnya dari maskapai lain yang terindikasi memakai narkoba.

"Ya mungkin akan ada penangkapan lain," kata Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti saat dihubungi detikcom, Sabtu (4/2/2012).

Entah apa tujuannya sang pilot pecandu itu memakai narkoba. Kemenhub mengaku sudah bekerjasama dengan BNN guna memerangi awak airlines yang memakai narkoba.

"Kita sama-sama membersihkan," jelasnya.

Nantinya akan ada pemeriksaan yang dilakukan Kemenhub kepada awak maskapai yang akan terbang. Dia berharap para pilot sadar bahwa keselamatan ratusan penumpang pesawat bisa menjadi taruhan bila mereka teler saat mengangkasa.

"Kita sudah membuat MoU dengan BNN dan tugas BNN untuk melakukan penangkapan," jelasnya.

SS ditangkap di Hotel Garden Palace kamar 2019 pada pukul 03.30 WIB dengan barang bukti 0,04 gram dan alat hisap sabu. SS rencananya akan menerbangkan pesawat pada pukul 06.00 WIB dengan tujuan Surabaya-Makassar-Balikpapan-Surabaya.

Saat ditangkap di kamar itu bersama SS ada 3 temannya. Mereka tengah bermain kartu. Hasil pemeriksaan urine hanya SS yang positif mengkonsumsi sabu, 3 temannya yang lain negatif.

BK DPR: Teknologi IT RP 7,5 M di Ruang Banggar Tak Dicopot

Jakarta - BK DPR menuturkan teknologi IT mutakhir senilai Rp 7,5 miliar yang dipasang di ruang baru Banggar DPR tidak dicopot. Ruang Banggar DPR pun kini dilengkapi dengan teknologi IT paling mantap.

"Untuk tekonolog IT itu tidak termasuk yang kita bahas kemarin. Jadi belum ada keputusan itu dicopot. Yang dicopot itu kursi, kemudian sistem nirkabel diganti dengna kabel, kemudian lampu," kata Ketua BK DPR, M Prakosa, kepada detikcom, Sabtu (4/2/2012).

Teknologi IT di ruang baru Banggar DPR tergolong unik. Tak hanya kantor lain di Indonesia yang menggunakan teknologi ini.

"IT di ruang Banggar itu sangat bagus. Jadi itu ada mic, kalau mic dinyalahkan kamera langsung nyorot ke anggota dan ditampilkan di 3 layar LCD yang dibeli dari Korea," kata Prakosa.

Hanya kursi ruang Banggar baru DPR seharga Rp 4 miliar yang dibongkar. Karpet impor dari Amerika seharga Rp 980 juta tidak dilepas, demikian juga dengan 3 unit LCD besar buatan korea seharga Rp 1,9 miliar tak dilepas dari ruang Banggar.

Ketua DPR Marzuki Alie pun sudah meminta teknologi IT di ruang baru Banggar DPR seharga Rp 7,5 miliar itu dicopot. Atau minimal diganti dengan yang lebih murah.

"Saya cuma mengarahkan, sekjen yang melaksanakan. Harga dikurangi kursi, layar apa itu yang bergelombang itu masih Rp 14,5 miliar. Saya bilang Rp 14,5 miliar masih mahal. Peralatan IT-nya itu sampai Rp 7,5 miliar. Bisnis IT itu bisnis tisani, bisnis tipu sana tipu sini. Saya sampaikan kita jangan dikendalikan tender, dikendalikan konsultan," kata Ketua DPR Marzuki Alie, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2011).

Hisap Sabu, Pilot Lion Air Ditahan di BNN

Jakarta - Pilot Lion Air, SS (44), yang ditangkap karena memakai sabu di Hotel Garden Palace, Surabaya, telah tiba di Jakarta. Ia kini mendekam di tahanan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Sekarang dia sudah di Jakarta sejak pukul 10.00 WIB. Sudah ditahan di BNN," kata Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Pol Sumirat Dwiyanto, kepada detikcom, Sabtu (4/2/2012).

Sumirat mengatakan SS sebelum ditangkap sempat bermain kartu bersama 3 temannya. Dia lalu balik ke kamarnya untuk menghisap sabu.

"Hasil pengembangan ada temannya yang sebelumnya bertemu dengan dia. Tetapi setelah dilakukan tes negatif. Ini merupakan hasil pengembangan sebelumnya," ujar Sumirat.

Menurut dia, BNN sudah mencurigai dan mengikuti gerak gerik SS kurang lebih 3 hingga 4 minggu.

Apa ada jaringan yang memasok sabu ke pilot? "Itu masih didalami oleh kita apakah memang ada jaringan yang khusus memasok kepada pilot atau ini hanya jaringan biasa," jawab Sumirat.

SS (44) pilot Lion Air asal BSD, Serpong, Tangerang, dibekuk di Kamar 2109 Hotel Garden Palace, Jalan Yos Sudarso Surabaya, pada Sabtu 4 Februari 2012 pukul 03.30 WIB.

Sementara itu, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait yang dikonfirmasi soal penangkapan ini tidak mengangkat telepon selulernya.

Tahanan Polda Jateng Tewas, Diduga Dianiaya Oknum Petugas

Jakarta - Seorang tahanan Polda Jateng, Suryo (43), tewas diduga akibat dianiaya oknum petugas. Kerabat dan sejumlah tetangga meminta visum dan mendatangi kantor polisi. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai hal ini.

Suryo dinyatakan tewas, Jumat (3/2) malam. Dalam berkas, disebutkan lelaki asal Wonoplumbon RT 01/ RW 02, Mijen, Semarang itu terkena serangan jantung.

Informasi tersebut dinilai janggal karena selama ini korban tak memiliki riwayat sakit jantung. Selain itu, di tubuh korban terdapat luka bekas pukulan benda keras. Sejumlah kerabat dan tetangga mendatangi RS Wira Bakti Tamtama di Jalan dr Sutomo, dan meminta visum, Sabtu (4/2/2012).

Anak korban, Arif menambahkan, keluarga sangat terpukul. Pasalnya, korban yang bekerja sebagai penjual mie ayam, merupakan tulang punggung keluarga. Keluarga minta kematian tak wajar itu diusut tuntas.

Korban ditahan sejak seminggu lalu dengan sangkaan terlibat judi Togel Singapura. Saat ditangkap, lelaki itu dalam kondisi sehat.

Dari RS, keluarga dan tetangga korban menuju Mapolda Jateng untuk melaporkan kasus tersebut. Namun mereka belum mendapat jawaban dari kepolisian.

Angie Tersangka, Ruhut Teriak Lagi Minta Anas Segera Mundur

Jakarta - Ketua Divisi Kominfo DPP PD Ruhut Sitompul merespons penetapan Angelina Sondakh menjadi tersangka. Ruhut meminta Ketua Umum PD Anas Urbaningrum mundur sebelum dimundurkan.

"Ya kan saya katakan itu kekhawatiran saya mengapa saya minta Anas legowo mundur saja daripada nanti dimundurkan setelah jadi tersangka," kata Ruhut.

Hal ini disampaikan Ruhut kepada detikcom, Sabtu (4/2/2012).

Menurut Ruhut, rating PD akan melorot jika tak lekas diselamatkan. Karena itu ia berharap anas rela legowo demi menyelamatkan partai.

"Rating partai makin turun kalau dia enggak kooperatif. Karena kami kader semua menangis, bagaimana Pak SBY ingin menyelamatkan partai. Disinilah dituntut Anas untuk legowo menyelamatkan partai," pinta Ruhut.

Ia juga meminta Angelina Sondakh memenuhi setiap panggilan KPK. Tidak lari ke luar negeri seperti Nazaruddin.

"Angie harus kooperatif saja dan dia jangan dengarkan kata orang, jangan seperti yang dialami Nazaruddin dia disuruh lari," imbau Ruhut.

Anas dalam berbagai kesempatan menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang dari Nazaruddin. Anas juga menyebut tudingan Nazaruddin kepada dirinya adalah fitnah.

Sedang Angelina Sondakh telah ditetapkan jadi tersangka kasus suap wisma atlet. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan politisi Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet. Angie disangka dengan pasal penyuapan.

Saat ini, KPK juga telah mengajukan permohonan cekal atas Angie dan Koster. "KPK, melalui ketuanya, Abraham Samad, telah secara resmi mengajukan permintaan cekal kepada AS dan WK," ujar Wamenkum HAM, Denny Indrayana, dalam pesan singkatnya kepada detikcom, hari ini.

Pesawat Pengangkut BBM Tabrak Gunung di Papua, Pilot Selamat

Jakarta - Pesawat pengangkut BBM solar mengalami kecelakaan di Papua. Cuaca yang berkabut menyebabkan pesawat tergelincir dan menabrak gunung. Beruntung pilot dan co-pilot selamat dari musibah itu.

Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachyono peristiwa itu terjadi pukul 09.30 WIT, Sabtu (4/2/2012). Sayap pesawat patah setelah menabrak gunung.

"Telah terjadi kecelakaan pesawat Qualita di lapangan terbang perintis Bilai Distrik Homeyo membawa BBM solar dan korban tidak ada," terang Wachyono.

Wachyono menerangkan, pesawat itu terbang dari Nabire menuju Distrik Homeyo pada pukul 08.45 WIT. Namun sesampainya di Bandara Bilai, pesawat tergelincir saat hendak mendarat.

"Pada saat itu cuaca berkabut, pesawat menabrak gunung sehingga sayap kiri pesawat patah. Penumpang tidak ada hanya pilot dan co-pilot, keduanya selamat," terang Wachyono.

Total "Fee" Rp 18 Miliar Diserahkan ke Badan Anggaran

Sekretaris Ditjen Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT), I Nyoman Suisnaya mengungkapkan, ada commitmen fee sebesar 10 persen sebagai syarat bagi pihak swasta untuk mendapatkan proyek Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fee 10 persen dari nilai proyek yang akan didapatkan itu ditentukan oleh Sindu Malik.

"Sindu Malik bilang, ini tidak gratis, konsekuensinya 10 persen," kata Nyoman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/1/2012) malam.
Saya baca berita acara Fauzi, dan Sindu Malik, sudah diserahkan ke DPR Rp 18 miliar
-- I Nyoman Suisnaya

Nyoman yang juga terdakwa kasus dugaan suap PPID itu bersaksi untuk terdakwa lainnya, Dharnawati. Menurut Nyoman, ia hanya menjembatani Dharnawati dengan Sindu Malik dan Ali Mudhori. Nyoman mengaku tidak mendapat bagian sedikitpun dari fee yang dibayarkan pihak swasta ke Sindu itu. Sebagai komitmen awal, kata Nyoman, pihak swasta diharuskan membayar fee 5 persen.

Sisanya, dibayarkan setelah keputusan Menteri Keuangan yang menyetujui alokasi PPID untuk Kemennakertrans ditetapkan. Fee 5 persen di awal tersebut, kata Nyoman, ditujukan ke Badan Anggaran DPR.

"5 persen pasti ke Banggar untuk ketok palu. Begitu peraturan Menteri Keuangan dikeluarkan, wajib dibayar 5 persen ke Sindu Malik," ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Nyoman, Sindu dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan fee dari calon rekanan sebesar Rp 25 miliar, atau 5 persen dari nilai proyek PPID yang dialokasikan ke Kemennakertrans senilai Rp 500 miliar.

"Tapi sampai tanggal 22 Juli kurang 3,7 dari Dharnawati," tambah Nyoman.

Menurutnya, Dharnawati memang belum membayarkan komitmen awal 5 persen tersebut. Dharnawati, perwakilan PT Alam Jaya Papua, dianggap paling susah ditagih. Proyek yang akan didapatkan Dharna memang nilainya lebih besar dari perusahaan lainnya. PT Alam Jaya Papua akan mengerjakan proyek di empat Kabupaten di Papua, yakni di Keerom, Mimika, Teluk Wondama, dan Manokwari yang nilainya Rp 73 miliar. Di luar fee dari Dharnawati, katanya, Sindu dan kawan-kawan telah mengumpulkan Rp 21,3 miliar. Setahu Nyoman, sebanyak Rp 18 miliar dari total fee yang terkumpul itu sudah diserahkan ke Banggar DPR.

"Saya baca berita acara Fauzi, dan Sindu Malik, sudah diserahkan ke DPR Rp 18 miliar. Saya enggak tahu apakah Rp 21,3 (miliar) sudah semua (diserahkan) atau tidak, enggak tahu," ujar Nyoman seusai persidangan.

Perusahaan-perusahaan selain PT Alam Jaya Papua sudah membayar langsung keoada Sindu dan kawan-kawan. Nyoman mengaku tidak ikut menjembatani perusahaan lain selain perusahaan Dharnawati. "Daerah lain mekanismenya langsung mereka sendiri. Saya ini karena lagi apes, saya sangat menyesal kenal Sindu dan Dharnawati," katanya.

Sementara, soal fee 5 persennya lagi yang harus dibayarkan setelah keluar keputusan Menteri Keuangan itu, Nyoman mengaku tidak tahu ke mana dialokasikan. "5 persennya lagi, saya enggak pernah dikasih tahu. Yang jelas calo dapat bagian," kata dia.

Nyoman juga mengatakan, Sindu Malik, Ali Mudhori, Fauzi, dan Iskandar Pasojo (Acos) melakukan praktek percaloan ini sejak ada dana ad hoc di DPR. "Yang Wa Ode ikut mungkin ya, mereka (Sindu dkk) ngatur lah, termasuk mungkin, anggota DPR RI, Banggar, punya kekuasaan, tapi enggak bisa jalan kalau enggak ada orang-orang ini," kata Nyoman.

Sindu Malik, Ali Mudhori, Fauzi, dan Iskandar Pasojo, diyakini Nyoman sebagai pihak yang menggolkan pengajuan program PPID yang diajukan Kemennakertrans. "Kita kan pesimistis dapatkan dana (PPID). Untuk dapat APBN-P Rp 50 miliar saja susah. Sindu Malik, Acos, Ali, palling berperan, usulan kita yang sebelum-nya dicoret, jadi mulus di Banggar," katanya.

Sindu dan Acos dikenal di lingkungan Kemennakertrans sebagai konsultan Banggar. Acos juga merupakan orang dekat unsur pimpinan Banggar, Tamsil Linrung. Saat diperiksa sebagai saksi, Tamsil mengakui bahwa Acos lah yang menghubungkan dia dengan pihak Kemennakertrans. Sementara, Ali Mudhori dan Fauzi diketahui sebagai orang dekat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Meski pun pensiunan Kementerian Keuangan, kata Nyoman, Sindu memiliki ruangan sendiri di lantai dua Gedung Kemennakertrans.

Pejabat Masih Doyan Produk Luar Negeri

Karya anak negeri seperti mobil Esemka yang diciptakan anak-anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Solo, Jawa Tengah, seharusnya mendapat dukungan pemerintah.

Oleh karena itu, jika Kementerian Perhubungan sudah menyatakan mobil Esemka yang kini digunakan sebagai mobil dinas Wali Kota Solo itu laik jalan, semestinya proses selanjutnya dari produksi mobil tersebut dipermudah.

Masalahnya, izin itu berkorelasi dengan uang. Itu yang menjadi penghambat segala hal di lndonesia untuk maju. Apalagi perilaku pejabat yang masih doyan produk luar negeri, dan nyaman dengan kondisi status quo seperti sekarang.

"Ada kekhawatiran dari pihak industri otomotif yang sudah ada akan tersaingi," ujar Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, Rabu (4/1/2012) malam, menanggapi peluncuran mobil Esemka di Solo.

Djoko berharap, seharusnya produksi mobil seperti Esemka yang dibuat dan dirakit anak-anak SMK tersebut mendapat dukungan negara, sehingga pada suatu saat mobil tersebut bisa menjadi komoditas ekspor Indonesia.

Pejabat Indonesia hendaknya belajar dengan Jepang, India, dan Malaysia. Mulanya mobil nasional masing-masing negara itu toyota (Jepang), ambasador (India), proton (Malaysia) mendapat dukungan negara dan menjadi mobil dinas pejabat negara.

"Sekarang hasilnya sudah nampak, diekspor," ujarnya.

Kementerian Hukum Pentingkan Pencitraan

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyesalkan terjadinya kasus AAL, pelajar Sekolah Menengah Kejuruan yang divonis bersalah dalam pencurian sandal jepit milik polisi.
Saya sangat menyesalkan apa yang saya rintis dahulu, sekarang ini dibiarkan. Kementerian Hukum sekarang lebih peduli pada pencitraan sehingga substansi rasa keadilan masyarakat tidak tersentuh lagi.
-- Patrialis Akbar

Kasus tersebut, kata Patrialis, terjadi akibat penegak hukum tak pahami konsep restorative justice atau keadilan restoratif.

Kementerian Hukum di bawah pimpinan Menteri Amir Syamsudin dan Wakil Menteri Denny Indrayana turut bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut. Pasalnya, Kementerian Hukum terlalu sibuk mengurus pencitraan daripada memikirkan dan mempromosikan keadilan restoratif kepada aparat penegak hukum.

"Saya sangat menyesalkan apa yang saya rintis dahulu, sekarang ini dibiarkan. Kementerian Hukum sekarang lebih peduli pada pencitraan sehingga substansi rasa keadilan masyarakat tidak tersentuh lagi," kata Patrialis, Kamis (5/1/2012).

Menurut Patrialis, Kementerian Hukum --pada masa kepemimpinannya--telah menggalang kerja sama dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam forum Mahkumjakpol (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Kepolisian).

Keempat lembaga tersebut sudah menyepakati untuk memberi tempat bagi keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu kasus. Artinya, tidak setiap perkara harus masuk ke pengadilan, namun bisa diselesaikan dengan sanksi sosial yang bersifat mendidik.

Semasa menjabat, Patrialis kerap kali melakukan kunjungan ke daèrah menghadiri forum Mahkumjakpol di tingkat provinsi. Dalam kesempatan tersebut, ia selalu menghimbau agar polisi dan jaksa berhati-hati dalam menangani kasus kecil-kecil seperti pencurian kakao yang pernah terjadi di Banyumas Jawa Tengah.

Ia juga meminta aparat tak sembarangan menahan tersangka. "Sungguh disesalkan, sekarang ini semua penegak hukum mulai lagi kembali ke ego sektoral masing-masing," kata Patrialis.

AAL kemarin telah divonis bersalah Pengadilan Negeri Palu. PN Palu memutuskan AAL dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan pembinaan.

MPR: DPR Jangan Bangun Apapun

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Thohari mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat harus peka terhadap sensitifitas masyarakat terhadap DPR. Seharusnya, menurut dia, saat ini DPR tak perlu membuat atau merenovasi bangunan apapun untuk keperluan mereka.

Terkait rencana renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR dengan anggaran mencapai Rp 2 miliar, Hajriyanto menilai hal itu tidak perlu dilakukan. Menurutnya, DPR harus bisa membaca kata hati rakyat sekarang ini.

"Rakyat tidak ikhlas DPR membangun apapun. Sudahlah, kita ikuti saja apa kata rakyat. Dalam suasana seperti sekarang ini, DPR tidah usah membangun apapun bahkan tidak perlu merenovasi apapun. Mau rusak itu bangunan, mau mampet itu toilet yang ada, tidak apa," kata Ketua DPP Partai Golkar itu melalui pesan singkat, Kamis (5/1/2012).

Sebelumnya, Soemirat selaku Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR menyebutkan bahwa rencana renovasi toilet muncul karena banyak anggota DPR mengeluhkan kondisi toilet di gedung Nusantara I DPR. Setidaknya ada sekitar 230 unit toilet di Gedung Nusantara I. Soemirat menyatakan hanya akan merenovasi toilet yang rusak.

"Kita harapkan bisa semua toilet (diperbaiki). Tapi kalau tidak cukup, sebagian kecil (toilet yang belum direnovasi) bisa dianggarkan berikutnya," kata Soemirat.