Harga Premium-Pertamax Semakin Menjauh, Pemerintah Lirik Lagi Opsi Pembatasan

Jakarta - Melihat besarnya tingkat migrasi pengguna Pertamax ke Premium akibat disparitas harga yang cukup jauh antara harga Pertamax dengan Premium, rupanya Pemerintah tetap punya peluang untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha menyatakan dalam APBN-P 2012 menyatakan perubahan dalam APBN-P 2012, aturan terkait BBM hanya aturan mekanisme kenaikan harga BBM dan waktu pengendalian penggunaan BBM bersubsidi yang tadinya ditetapkan akan dilakukan pada tanggal 1 April 2012 lalu.

"Dulu itu kan diputuskan harus 1 April, kalau sekarang tidak, tapi dilakukan secara bertahap," ujarnya kepada detikFinance, Jumat (6/4/2012).

Satya menyatakan pengendalian BBM ini terdapat dalam pasal 7 ayat 4. Dalam ayat tersebut disebutkan "Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (LPG) tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap".

Sementara dalam penjelasan ayat tersebut, disebutkan "Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, melakukan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakan nabati, melakukan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi, dan menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg".

Dengan adanya kekuatan hukum tersebut dan realitas migrasi pengguna Pertamax ke Premium saat ini, Pemerintah dapat segera melakukan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut.

"Jadi ini dilakukan secara bertahap bukan lagi 1 April. Bagaimana caranya, apakah mau untuk plat kuning saja, atau apa, itu terserah pemerintah. Tapi kan karena kondisi harga minyak tinggi dan pemerintah belum melakukan pengendalian ini, makanya kemarin diberikan kewenangan penyesuaian harga melalui pasal 7 ayat 6a, kalau menunggu roadmap terlebih dulu maka akan bobol anggaran," pungkasnya.

(nia/ang)

Suara Gemuruh dan Getaran di Situbondo Gempa Berkekuatan 2,7 SR

Situbondo -

Suara gemuruh dan getaran yang terjadi di beberapa wilayah Situbondo dipastikan terjadinya gempa berkekuatan 2,7 skala richter (SR). Pusat gempa berada di kedalaman 10 KM, tepatnya 22 KM barat laut Situbondo.

Hal itu disampaikan Sekretaris BPBD Situbondo Yahya Maziun, Jumat (6/4/2012) malam. Lebih jauh Yahya mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BMKG Tretes untuk mengetahui pusat getaran yang dirasakan warga Situbondo, sekitar pukul 17:25:44 WIB tadi sore.

"Terkait adanya gempa itu, kita sudah menerima laporan dari Bapak Djati Cipto Kuncoro, selaku Kepala Kelompok Data dan Analisa BMKB Tretes," kata Yahya Maziun kepada detiksurabaya.com.

Lebih jauh, Yahya menjelaskan, alat BMKG Tretes mencatat record gempa yang terjadi tadi sore di Situbondo sebagai berikut; epicentre 7.72 LS - 113.97 BT dengan kekuatan 2.7 SR. Gempa berpusat di kedalaman 10 KM tepatnya 22 KM Barat Laut Situbondo.

"Intensitasnya III-IV MMI atau ringan," papar Yahya.

Menurut Yahya, gempa yang terjadi tadi sore di Situbondo tidak sampai menimbulkan kerusakan. Sebab, kemungkinan kerusakan baru timbul pada gempa dengan kekuatan 6 SR. Bahkan, kekuatan gempa 6 SR juga bisa menimbulkan tsunami jika terjadi patahan vertikal.

"Untuk gempa susulan kemungkinan besar tidak ada," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ketenangan warga Situbondo mendadak berubah panik setelah mendengar suara gemuruh dan terjadi getaran. Getaran berlangsung sekitar 2 detik itu terjadi sore tadi, membuat warga sekitar berhamburan keluar rumah.

Warga juga sempat ketakutan setelah melihat benda-benda ikut tergerak. Seperti kopi dalam gelas yang terjatuh, hingga genting rumah warga yang berjatuhan. Tak hanya di perkampungan, di kawasan Kota Situbondo maupun Kecamatan Panji, di pusat perbelanjaan Karunia Darma Sentosa (KDS) Jalan A Yani Situbondo, juga membuat pengunjung berlarian keluar gedung. (fat/fat)

Tabrakan Maut di Tol TMII Disebabkan karena Sopir Truk Mengantuk

Jakarta Tabrakan beruntun di Tol Jorr KM 03.000 disebabkan karena sopir truk tronton mengantuk. Sopir bernama Aji Solihin (24) sudah mengoperasikan truknya dalam keadaan lelah dan kurang berisitirahat.

"Hasil interogasi, dia mengantuk karena 2 hari belum tidur tetapi tetap narik terus," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (6/4/2012).

Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 02.00 WIB dinihari tadi. Tiga truk yang terlibat kecelakaan ini, yakni sebuah truk tronton bernopol B 9298 JK dan B 9007 VW, satu truk lainnya belum diketahui nopolnya.

Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Lima pekerja tol tewas di tempat setelah tertabrak truk tersebut. Aji kemudian melarikan diri lantaran panik setelah melihat korbannya banyak. Ia kemudian ditangkap di KBN Marunda, Jakarta Utara pada sore hari.

Berikut nama kelima korban tewas yang kebanyakan merupakan warga Indramayu:

1. Muhammad Ekhsan (45) asal dari Boyolali, Jawa tengah
2. Dwi Margono (17), asal dari Indramayu.
3. Ruspono Buyung (35), dari Indramayu
4. Ahmad Jemu
5. Yudi dari Indramayu.

(mei/fjp)

Pembahasan BBM Semalam Terlalu Banyak Kepentingan 2014

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pembahasan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam rapat paripurna semalam mengacu pada peristiwa politik, bukan ekonomi.

Pasalnya, banyak kepentingan yang mengacu pada pemilihan umum (Pemilu) yang akan datang di tahun 2014 nanti. Padahal, agenda yang dibahas adalah menyangkut kepentingan ekonomi.

"Tadi malam peristiwa politik, Senayan itu proses politik. Yang dibahas adalah sebuah draft yang diajukan pemerintah menyangkut kehidupan ekonomi 2012. Akan tetapi pendekatan politiknya mengacu pada kegiatan politik 2014, sebenarnya itu yg terjadi," kata Hatta.

Hatta menyampaikan itu dalam pidatonya di dalam acara Rakornas Badan Organisasi Otonom dan Hubungan Antar Lembaga PAN di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Hatta menambahkan, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menaikkan harga BBM subsidi setelah adanya pasal baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2012.

BBM premium belum tentu naik tahun ini atau bahkan bulan depan. Semua harus sesuai perhitungan dalam pasal Pasal 7 Ayat 6a.

Klausul tambahan dalam APBNP 2012 memberian peluang pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau turun rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan terakhir.

(ang/ang)

SBY Telepon Hatta, Sampaikan Salam Atas Dukungan PAN Soal BBM

Jakarta Presiden SBY mengapresiasi dukungan PAN yang seiring sejalan dengan Partai Demokrat dalam kebijakan terkait BBM. Secara khusus, SBY yang juga Ketua Dewan Pembina (PD) menelepon Hatta Rajasa yang juga Ketum PAN.

"Saya tadi ditelepon Presiden, Beliau menyampaikan tolong sampaikan salam ke PAN atas kebersamaannya dari tadi malam sampai hari ini," jelas Hatta usai acara Rakornas Badan Organisasi Otonom dan Hubungan Antar Lembaga PAN di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Hatta menyampaikan, peristiwa politik yang terjadi memang cukup menegangkan. Lobi-lobi yang dilakukan di DPR pada akhirnya memutuskan bahwa BBM tidak naik pada 1 April, tetapi apabila ada pasal baru di APBN-P pasal 7 ayat 6 A, di mana pemerintah bisa menaikkan harga BBM bila minyak melewati batasan yang ditetapkan.

"Tadi malam peristiwa politik, Senayan itu proses politik. Yang dibahas adalah sebuah draf yang diajukan pemerintah menyangkut kehidupan ekonomi 2012. Akan tetapi pendekatan politiknya mengacu pada kegiatan politik 2014-an sebenarnya itu yang terjadi," jelas Hatta.

PAN tergabung dalam koalisi bersama pemerintahan SBY-Boediono. Hatta menegaskan, apa pun keputusan yang diambil merupakan sebuah proses demokrasi.

"Seruwet apa pun persoalan kenegaraan selalu ada ruang untuk menyelesaikan dalam bingkai konstitusional, apa makna keputusan tadi malam itu? Apa pula perbedaan dengan keputusan sebelumnya," jelasnya.

(ndr/aan)

Politik · Hukum · Peristiwa · Kriminal · Opini Anda · Info Anda · Forum · Foto · TV detikNews Berita PKS Membelot, Golkar Ambil Untung 'Jatah' BLSM

Jakarta Meski menolak kenaikan, Fraksi Partai Golkar di DPR akhirnya menyetujui memberi keleluasan bagi pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dukungan Golkar ini diduga terkait dengan pengamanan 'jatah' kompensasi kenaikan harga melalui skema bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Golkar sudah berhitung skenario kenaikan. oleh karena itu, angka Rp 17 triliun untuk BLSM dan dana kompensasi lain seperti pembangunan infrastruktur desa tentu akan menjadi area bagi-bagi kavling," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).

Dengan tawaran mendukung opsi dua, menambah pasal 7 ayat 6 A Undang-Undang APBN Perubahan 2012, Golkar ingin memastikan mendapat keuntungan dengan kompensasi BBM melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) yang dipimpin petinggi Golkar, Agung Laksono.

Gun-Gun menjelaskan kepentingan Golkar terkait skema kompensasi berbentuk bantuan langsung ini terkait dengan pencitraan untuk menghadapi Pemilu 2014. "Golkar punya kepentingan dalam penyalurannya tidak dimonopoli oleh Demokrat atau PKS misalnya, karena tentu akan mengganggu suara pemilih Golkar di Pemilu 2014," sebutnya

Keuntungan ini diambil Golkar karena PKS dalam paripurna tadi malam memutuskan sikap berbeda dari parpol koalisi. PKS menolak kenaikan harga BBM dengan mempertahankan Pasal 7 ayat 6 yang melarang kenaikan harga eceran BBM bersubsidi.

"Bahkan sangat mungkin, ke depan akan ada konstelasi diserahkannya menteri-menteri dari PKS ke partai kuning sebagai kompensasi dukungan Golkar di voting dan pelolosan rencana kenaikan harga," terangnya.

Permainan politik Golkar dalam paripurna di DPR, sebut Gun-Gun menunjukan andalnya politikus Golkar memainkan forum lobi sebelum ketuk palu pengesahan RUU APBNP 2012.

"Golkar memainkan strategi ganda, di satu sisi beretorika pro rakyat dengan tidak setuju kenaikan BBM, di sisi lain mendorong strategi akal-akalan Pasal 7 Ayat 6 A yang membuka peluang kenaikan harga BBM," tuturnya.

(fdn/ndr)

Pernyataan SBY Tentang Tidak Ada Lagi Pelanggaran HAM Dipertanyakan

Jakarta - Dalam berbagai kesempatan SBY selalu menyampaikan tidak ada pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya. Namun, pernyataan ini dipertanyakan. Karena dalam prakteknya di lapangan sebenarnya masih terjadi banyak pelanggaran HAM.

"Memang dalam UU no 26 Tahun 2006, pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Tetapi pelanggaran HAM kan sebenarnya bukan hanya itu," terang Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG),Rafendi Djamin dalam Konpers Catatan Setahun Politik Luar Negeri HAM Pemerintah Indonesia 2011 serta Tantangan di 2012 di Gedung Jiwasraya, Jalan RP Soeroso No 41, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2012).

Menurutnya, pelanggaran HAM itu tidak hanya pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Pemerkosaan dan penyiksaan dinilai harus juga dimasukkan dalam konteks pelanggaran HAM.

"Kejadian meninggalnya tahanan di Polsek Sijunjung juga seharusnya menjadi perhatian. Ini adalah bentuk penyiksaan hingga menyebabkan kematian dan layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," ujarnya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Program Manager HRWG Akbar Tanjung, menyatakan pembiaran terjadinya penyerangan terhadap orang dengan keyakinan tertentu juga termasuk pelanggaran HAM. Hal ini juga menjadi bahan oleh Pelapor Khusus yang dilaporkan ke Dewan HAM PBB.

"Pelapor Khusus PBB sudah kasih complaint ke Pemerintah Indonesia mengenai masalah ini. Sanksi memang tidak bisa diberikan tapi ini saja sudah membuat kita malu," imbuhnya.

(ndr/van)

BK DPR: Penonaktifan Angelina Sondakh Tunggu Status Terdakwa

Jakarta - Anggota DPR RI dari FPD Angelina Sondakh ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet. Badan Kehormatan (BK) DPR akan merekomendasikan penonaktifan Angie dari DPR setelah statusnya ditingkatkan menjadi terdakwa.

"Itu kan suatu proses penyidikan yang dilakukan KPK dengan mencekal Wayan Koster dan menetapkan Angelina Sondakh menjadi tersangka. Bagi BK, kalau nanti yang bersangkutan menjadi terdakwa maka BK akan memberhentikan sementara dari anggota DPR," kata Wakil Ketua BK DPR, Siswono Yudhohusodo, kepada detikcom, Sabtu (4/2/2012).

BK DPR akan terus memantau proses hukum kedua anggota DPR ini di KPK. Angie akan diberhentikan permanen dari keanggotaan DPR setelah divonis bersalah melakukan tindakan korupsi oleh pengadilan Tipikor.

"Kalau pengadilan Tipikor menyatakan Angelina Sondakh bersalah melakukan tindak pidana korupsi ya diberhentikan tetap. Kalau tidak terbukti bersalah yang bersangkutan direhabilitir," jelas Siswono.

Angie ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat 3 Februari 2012. Ia dicekal ke luar negeri selama 1 tahun.

(van/aan)

Miliki KTP & KK Batam Palsu, Warga Malaysia Ditangkap

Batam - Seorang warga Malaysia ditangkap petugas Imigrasi saat akan mengurus paspor. Belakangan diketahui, warga Malaysia ini memiliki KTP dan KK yang dikeluarkan Pemkot Batam.

"Awalnya kita mencurigai seseorang yang tengah mengurus memperpanjang paspor. Kita ketahui ternyata warga negara Malaysia, namun dia memiliki KTP, Kartau Keluarga dan akte kelahiran di negara kita. Sekarang sudah kita lakukan penahanan," kata Kasi Dakim Imigrasi Batam, Gindo Ginting, kepada wartawan, Sabtu (4/02/2012).

Dari hasil pemeriksaan petugas Imigrasi Batam, diketahui pria itu bernama Azmin Heli lahir di Kuala Lumpur 27 Maret 1975. Alamat Jalan 4H Ampang Selangor 68000 Malaysia. WNA ini ternyata salah seorang anggota Oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia.

Gindo Ginting menjelaskan, Azmin Helmi, tertangkap Jumat (3/2/2012) oleh petugas Imigrasi kelas I Batam saat akan melakukan pengurusan paspor. Dari tangan tersangka ditemukan identitas palsu berupa KTP, KK, yang dikeluarkan oleh Disduk Pemkot Batam yang ditandatangan oleh Kadisduk Sadri Khairuddin.

"Selain itu juga ditemukan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Karimun," kata Gindo.

Gindo menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, Azmin warga Malaysia ini masuk ke Indonesia, melalui pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri pada 15 februari 2009 lalu dan memiliki paspor Malaysia.

"Waktu itu dia mengaku diberi izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) selama 30 hari," kata Gindo.

Setelah masuk wilayah Indonesia, kata Gindo, Azmin mengaku selanjutnya melakukan perjalanan ke Pekanbaru, Jakarta dan menetap di daerah Cengkareng, Cingkawang, dan Pondok Kelapa.

"Sebelum izinnya habis, Azmin sempat melanjutkan perjalanan ke Timor Leste melalui perbatasan Atambua. Dari sana kembali ke Indonesia dengan paspor Malaysia. Selama itu juga sempat mengunjungi beberapa daerah di pulau Jawa dan terakhir menetap lebih lama di daerah Jakarta sampai izin tinggalnya habis," kata Gindo.

Dari keterangan Azmin keptugas, selama di Jakarta selalu dibiayai keluarganya dari Malaysia dan Partai Keadilan Rakyat (PKR). Selama di Jakarta, ia melakukan beberapa penelitian termasuk sejarah tokoh yang berkaitan sosial budaya publik di Indonesia, dan juga melakukan penelitian dan fotografi.

"Saya memilih menetap di Indonesia walaupun izin tinggal telah berakhir karena di Malaysia oleh pihak keluarga dan pimpinan anggota Partai Malaysia menyarankan agar saya berubah dulu di Indonesia. Keselamatan saya tidak lagi terjamin di Malaysia ini terkait dengan ancaman terhadap saya oleh pemerintah Malaysia yang mungkin atau menjadikan saya sebagai tumbal dan alat politik dari pihak yang berkuasa di Malaysia," kata Azmin kepada petugas Imigrasi Batam.

Pihak Hotel Garden Palace Bicara Soal Penangkapan Pilot SS

Surabaya - Manajemen Hotel Garden Palace Surabaya, membenarkan adanya penggerebekan pelaku narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Penangkapan dilakukan BNN terhadap seorang tamu di kamar 2109.

"Ya BNN memang tadi pagi ke sini pada pagi hari," kata Legal Officer Hotel Garden Palace, Hery Siswanto kepada wartawan di Hotel Garden Palace, Sabtu (4/2/2012).

Beberapa petugas dari BNN dan gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur serta Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) Polda Jatim, mendatangi kamar 2109.

"Menunjukkan surat tugas juga menunjukkan identitasnya," tuturnya.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang maksud dari penggerebekan itu, Hery mengaku tidak tahu.
"Kemungkinan adanya suatu narkoba. Yang jelas, ada tamu digeledah kamarnya oleh BNN di kamar 2109," jelasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, SS (44) pilot maskapai penerbangan Lion Air, asal BSD, Serpong, Tangerang, diciduk gabungan petugas dari BNN, BNNP Jatim, Ditreskoba Polda Jatim, sekitar pukul 03.30 Wib. Saat ditangkap, ditemukan barang bukti diantaranya, SS
seberat 0,4 gram yang sudah dimasukkan dalam pipet dan siap dikonsumsi.

SS rencananya akan menerbangkan pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Makassar pada pagi ini sekitar pukul 06.00 WIB. Namun, sebelum menerbangkan pesawat, petugas yang mendapatkan informasi, langsung menangkapnya. Setelah tertangkap, SS dijebloskan di sel BNN.